Mengapa PDIP Tidak Memecat Gibran? Padahal Telah Resmi Jadi Cawapres Prabowo

FIN.CO.ID- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga saat ini belum memecat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. 

Padahal putra sulung Presiden Jokowi itu telah resmi menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

Menanggapi itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengungkapkan alasan PDIP belum memecat Gibran. Ahmad Basarah mengatakan, PDIP saat ini menunggu etika Gibran untuk menyatakan mundur dari Partai. 

"Bagi PDIP kalau pertanyaannya kenapa tidak diberhentikan, maka sesungguhnya dalam konteks etika politik rakyat telah menganggap Gibran keluar dari PDIP, kita bisa lihat dari tanggapan-tanggapan masyarakat tentang hal ini," ucap Basarah, Kamis malam 26 Oktober 2023.

BACA JUGA:

• Gibran Janji Hadirkan Dana Abadi Pesantren, PPP: Sudah Berjalan Saat Ini, Bukan Program Baru
• Hasil Survei Terbaru Indikator Politik Indonesia: Pasangan Prabowo-Gibran Menangi Pilpres 2024

Prabowo dan Gibran jalani tes kesehatan--Antara

Ahmad Basarah, mengatakan, Gibran seharusnya mundur secara resmi menyatakan mundur dari PDIP tanpa haris dipecat PDIP. Sebab, sikap Gibran telah keluar dari aturan PDIP. 

"Setelah dia mengambil sikap mengambil keluar dari aturan resmi partai yang tersisa dari Mas Gibran itu adalah sebuah etika politik, harusnya dia mengundurkan diri secara resmi," ucap Basarah. 

Status Gibran Mirip Jusuf Kalla pada Pilpres 2004: 

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah memastikan Gibran, cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai pendamping Prabowo Subianto tak keluar dari PDI Perjuangan.

BACA JUGA:

• Status Gibran Mirip JK, Tak Keluar dari Partai Meski Diusung Jadi Cawapres oleh Partai Lain
• Partai Garuda Tantang Megawati Pecat Jokowi dan Gibran dari PDIP: Jangan Banyak Lagak!

"Mas Gibran clear, tidak keluar dari partai (PDIP)," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2023.

Fahri menyebut tidak ada ketentuan yang dilanggar, bahkan peraturan tidak mengharuskan bakal capres maupun cawapres terikat dengan partai politik.