PBHI Minta Jokowi dan Prabowo Bertanggung Jawab Soal Dugaan Penjualan Senjata ke Junta Myanmar

Secara khusus, ia menilai seharusnya Jokowi secara resmi meminta kepada junta militer Myanmar agar tidak menggunakan senjata tersebut untuk melakukan pelanggaran HAM.

Sementara itu Ketua Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyampaikan sulit mempercayai Jokowi dan Prabowo untuk mengatasi kasus itu.

"Tapi kita harus mendesak agar mereka bertanggung jawab."

Secara khusus ia meminta Komnas HAM cepat merespons pelaporan kasus itu.

Untuk Kementerian Luar Negeri, ia mengingatkan jangan sampai kasus itu menjadi bukti tidak konsistennya kebijakan luar negeri Indonesia.

Di satu sisi mendorong perdamaian di Myanmar tapi di sisi lain menyuplai senjata.

Terhadap para pelapor, ia juga memperingatkan jangan sampai ada ancaman dalam berbagai bentuk.

"(Pelapor) dilindungi UUD 1945," tegasnya.