PJ Bupati Sorong - Aktivis Sorong, Dominggus Yable mengkritik sikap Penjabat (PJ) Bupati Sorong Yan Piet Mosso yang memilih membeli mobil dinas pribadi ketimbang mobil damkar (Pemadam Kebakaran) yang dibutuhkan masyarakat.
Menurut Yable, PJ Bupati Sorong tampak menegaskan sikapnya yang menyimpang dari keberpihakan kepada masyarakat kabupaten Sorong.
"Saya menantang segala bentuk kebijakan dan penyimpangan yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat Kabupaten Sorong. Saya menentang pembelian empat mobil dinas baru yang dimiliki oleh Penjabat Bupati Sorong," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 1 Agustus 2023.
Yable kemudian membandingkan kondisi Kabupaten Sorong yang tidak memiliki armada pemadam kebakaran (Damkar) dengan pembelian mobil dinas baru milik PJ Bupati Yan Piet Mosso.
Yable pun menegaskan PJ Bupati tidak memiliki empati dan keberpihakan dengan kepentingan publik karena tak mengutamakan pembelian armada damkar.
"Saya mewakili suara dan kepentingan rakyat Kabupaten Sorong. Mobil Damkar jauh lebih penting daripada mobil baru untuk keperluan PJ Bupati," tegas dia.
BACA JUGA:
- Kliennya Ditahan Penyidik Kejati NTT, Kuasa Hukum Minta Perlindungan Jaksa Agung
- Panji Gumilang Tersangka Penistaan Agama, Langsung Dijebloskan ke Sel Tahanan
Untuk diketahui, hingga kini, Kabupaten Sorong belum juga memiliki mobil damkar sendiri. Akibatnya, saat terjadi musibah kebakaran, masyarakat Sorong tidak bisa mengandalkan pemerintah untuk menangani pemadaman api ataupun mencegah titik penyebaran api.
Tak ayal, dalam beberapa kejadian, kebakaran melahap banyak sekali rumah dan bangunan warga.
Misalnya kejadian kebakaran di jalur D Unit 1 Aimas Kabupaten Sorong yang terjadi pada pertengahan Juni lalu. Imbas ketiadaan armada damkar, kebakaran akhirnya menghanguskan puluhan barak kos-kosan dan kios yang ada di depan jalan tersebut.
Lantaran hal tersebut, mantan aktivis LMND ini pun menuding PJ Bupati Sorong banyak melakukan penyimpangan kebijakan. Yable kembali menegaskan tuntutannya agar Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit atas pengelolaan keuangan pemkab Sorong.
Menurut dia, proses pengadaan empat mobil baru tersebut dilakukan secara mendadak tanpa proses yang melibatkan partisipasi masyarakat.
“Salah satu yang saya soroti adalah soal empat mobil baru yang dimiliki oleh Penjabat Bupati Sorong. Menurut saya itu sangat tidak logis (karena tidak transparan). Saya menduga ada indikasi penyalahgunaan kewenangan,” kata Yable. (*)
