“Berita puluhan juta daftar pemilih yang tidak valid bermunculan. Harus diantisipasi,” ujarnya.
Selain itu, para purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri juga menangkap adanya keraguan dan kekhawatiran terhadap Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum yang terindikasi tebang pilih dan terpolitisasi.
“Ada keraguan dan kekhawatiran terhadap penegakan hukum dan keadilan, akibat kemungkinan adanya intervensi. Yang pasti, intervensi terhadap hukum adalah kejahatan terhadap rakyat dan negara,” papar Inspektur Jenderal Pol (Purn) Prof Dr Anas Yusuf Dipl.krim SiK SH MH MM.
Sementara itu Marsekal Madya TNI (Purn) M. Syaugi S.Sos. M.M, mengaku kecewa pada Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang ingin merebut Partai Demokrat dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan hukum dan etika berpolitik.
“Upaya tercela ini telah menciderai hati rakyat, serta rasa keadilan dan demokrasi. Aksi cap jempol berdarah oleh ribuan Kader Demokrat dan rakyat merupakan ekspresi kecemasan masyarakat yang harus diperhatikan secara serius oleh negara. Kami sangat mendukung kewenangan para Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung (MA) untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, sesuai norma hukum atas perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan KSP Moeldoko,” kata Syaugi.
Ratusan Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri itu juga menyampaikan keprihatinannya melihat dugaan adanya praktikpraktik hukum berstandar ganda untuk menekan pihak yang berbeda pilihan politik.
“Kami simpati kepada Pimpinan NasDem, dan semoga NasDem akan lebih solid, kokoh dan kuat dalam mendukung agenda perubahan menuju Indonesia yang lebih baik,” pungkas Mayjen TNI (Purn) Hartomo, anggota FKKP dan selaku Kabais TNI tahun 2016-2017. (*)
