Hal tersebut berlandaskan Peraturan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Yang mana, penerapan Undang-undang SPPA ini merupakan salah satu bentuk kepedulian negara terhadap masyarakat khususnya para pelaku tindak pidana di bawah umur.
"Penetapan pidana terhadap anak-anak ini harus lebih mengedepankan restorative justice rasa keinginan untuk bertanggung jawab, sadar akan kesalahan yang telah diperbuat, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali," tuturnya.
Hendry juga menjelaskan bahwa Penyelesaian masalah tawuran remaja tak hanya jadi ranah aparat yang bertugas mencegah dan mengamankan pelaku tawuran, tapi juga pemerintah setempat.
Perlu keterlibatan pemangku kebijakan dalam merespon kejadian yang melibatkan anak-anak saat ini.
Selain itu, aksi tawuran ini sudah bisa dikategorikan sebagai bencana sosial karena berawal dari konflik, yang menyebabkan anak-anak terluka.
"Dan tentu saja penanganan bencana sosial diperlukan pendekatan yang berkelanjutan dan keterlibatan seluruh pihak yang punya keinginan yang sama agar kejadian serupa tidak selalu berulang di masa depan," ujarnya lagi.
Henry menambahkan, pemerintah daerah tentu harus mulai mengidentifikasi wilayah, sekolah, dan kelompok remaja mana yang sering tawuran.
Terkait ini harus dibarengi dengan memberikan dorongan pembinaan melalui program pembinaan mental maupun kegiatan positif lainnya sehingga anak-anak memiliki alternatif cara untuk menunjukkan eksistensi diri.
"Semisal turut melibatkan anak-anak melalui kegiatan karang taruna atau bergabung dalam forum anak yang ada di masing-masing daerah. Karena karang taruna ada banyak kegiatan yang menguntungkan para remaja, tentu dengan dikelola dengan baik," paparnya.
"Di karang taruna mereka bisa mendapat banyak ketrampilan, termasuk usaha. Dan juga dalam forum anak, bisa dibangun jiwa kepemimpinan dan rasa tanggungjawab di dalam diri anak," pungkasnya.
