Jabatannya sebagai Menko Perekonomian dan juga ketua komite pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kesalahan penyaluran dana puluhan hingga ratusan triliun yang dimiliki BPDPKS.
"Ada sekitar Rp 137 triliun dana sawit di BPDPKS. Sekitar 80% digunakan untuk subsidi biodiesel, lalu sekian triliun untuk subsidi harga minyak goreng," ucapnya.
Menurutnya, subsidi ke biodiesel memang sesuai aturan karena ada peraturan presiden, namun subsidi untuk harga minyak goreng ini tidak sesuai dengan pendirian BPDPKS itu sendiri.
Tak hanya itu, kasus impor besi dan baja ringan yang membuat besi dan baja ringan produksi dalam negeri tidak terserap di sector Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebagai Menteri Perindustrian, Airlangga diduga kuat mengatur agar ketersediaan besi dan baja ringan dalam negeri dipenuhi melalui pembukaan kran impor.
"Banyak sekali keuntungan yang diraup oleh para pencuri uang rakyat ini," katanya. (*)
