"Artinya, orang bisa menganggap jika mau jalan baik, hanya orang mampu yang bisa (mendapatkan), karena dia bayar. Tapi jalan rakyat yang dijalani tiap hari oleh petani, oleh pedagang kecil, oleh siapa pun, rusak tidak diperbaiki, itu ketidakadilan untuk rakyat, contoh yang kecil saja," jelasnya.
BACA JUGA:
Dia pun heran dengan kinerja Kementerian PUPR yang lebih mengutaman proyek mahal.
"Kenapa jalan tidak baik? Menteri PUPR orang hebat. Karena kita memilih proyek yang mahal-mahal yang manfaatnya tidak seperti apa yang diharapkan," ujarnya.
Dikatakannya, keadilan jalan yang bagus dan mudah dilalui rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah.
Legistlator pun harus mendorong terciptanya jalan yang baik dan bagus di daerah.
"Jangan kita lihat sesuatu dari apa yang dilihat orang, lihat yang apa dirasakan rakyat bangsa ini. Itu prinsip keadilan. Siapa pun presiden yang baru harus bisa mengubahnya," ucapnya.
