Ketika Anies Baswedan Kritik Jokowi Soal Subsidi Mobil Listrik, Begini Tanggap Airlangga Hartarto

Ketika Anies Baswedan Kritik Jokowi Soal Subsidi Mobil Listrik, Begini Tanggap Airlangga Hartarto

CALON Presiden (Capres) Anies Baswedan mengkritik kebijakan Presiden Jokowi terkait subsidi mobil listrik. 

Menurut Anies Baswedan, kebijakan Jokowi itu salah sasaran. Sebab, mobil listrik hanya bisa dibeli oleh mereka yang mampu secara materi. 

"Solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup polusi udara bukan lah terletak di dalam subsidi mobil listrik yang pemilik mobil listriknya yang mereka-mereka tidak membutuhkan subsidi. Betul?" kata Anies Baswedan dalam pidatonya di acara 'Deklarasi dan Pengukuhan Amanat Indonesia', Minggu 7 Mei 2023.

Menurutnya, solusi untuk mengatasi polusi udara bukan dengan memberi subsidi mobil listrik. 

Dia menilai, emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan mobil listrik pribadi berpotensi lebih besar dibandingkan dengan transportasi umum seperti bus berbahan bakar minyak (BBM).

BACA JUGA: Rekam Jejak Anies Baswedan Jadi Alasan Jokowi Tak Undang Surya Paloh ke Istana

BACA JUGA:Calon Presiden Diusung PAN, Antara Prabowo dan Ganjar, Ada Juga Pendukung Anies

"Kalau kita hitung apalagi ini contoh ketika sampai kepada mobil listrik emisi karbon mobil listrik per kapita per kilo meter sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak," kata Anies.

Anies mengatakan, mobil listrik pribadi juga akan menambah kemacetan jika pengguna tidak menggantikan mobil jenis berbahan bakar BBM. 

"Pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan menambah kemacetan di jalanan," kata Anies.

BACA JUGA: Cek Harganya! Mobil Listrik MG4 EV akan DIkenalkan di PEVS JI Expo Kemayoran 17-21 Mei 2023

BACA JUGA:Komitmen Dukung KTT ASEAN 2023, Pelindo Layani Pengiriman 200 Mobil Listrik di Labuan Bajo

Anies bilang, negara ini ada begitu banyak peluang sehingga pemerintah harus memastikan sumber daya yang diberikan untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat.

"Jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak, bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, apalagi percakapan dalam sosial media," jelasnya.