Pakar komunikasi itu mengatakan indikator esensi demokrasi adalah untuk menciptakan keadilan sosial dan supremasi penegakan hukum dan indikator lain adalah terbentuknya proses check and balances melalui kekuatan oposisi di parlemen, menguatnya pelembagaan antikorupsi dan pelindungan pada keadilan HAM, lingkungan dan kebebasan kritik masyarakat sipil.
BACA JUGA:
"Dua periode pemerintahan Jokowi terbukti oleh sejumlah laporan lembaga nasional dan internasional, mengalami kemerosotan indeks pada sejumlah indikator tersebut," katanya.
Misalnya masifnya persekusi, kriminalisasi dan ketidakadilan penegakan hukum serta maraknya pembungkaman kritik dari masyarakat. Parahnya lagi, nyaris tidak terjadi kekuatan oposisi parlemen setelah Jokowi membentuk koalisi besar partai politik di parlemen dengan menawarkan posisi kekuasaan di kabinet pemerintahan.
"Maka, arah duet atau duel antara Ganjar dan Prabowo sejatinya hanyalah strategi transaksional politik untuk melanggengkan status quo," ucap pengajar ilmu Hubungan Internasional FISIP Unej itu.
Ia mengatakan pada konteks itulah tesis ilmuwan politik Universitas Harvard, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menjadi penting menandai lonceng kematian demokrasi Indonesia karena para elit politik kekuasaan secara perlahan merobohkan sendi, esensi dan proses demokrasi untuk melanggengkan kekuasaan mereka.
