"Keputusan MA hendaknya bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang benar, dan hendaknya pula mempertimbangkan dampak yg ditimbulkan atau pengaruhnya terhadap pembinaan personil di TNI
dan Polri, terutama terhadap pembinaan disiplin Prajurit, untuk selalu taat pada peraturan dan hukum yang berlaku," tegas Letjen Purn Ediwan Prabowo mengakhiri pernyataan terbuka ini.
Sejak dinyatakan ditolak oleh pemerintah, KSP Moeldoko dan kelompoknya sudah 16 kali mengajukan gugatan dari tingkat pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung, dan selalu kalah.
Dalam permohonan Pengajuan Kembali kali ini, kuasa hukum KSP Moeldoko mengklaim punya bukti-bukti baru, tapi setelah diteliti, bukti-bukti ini tidak ada yang baru dan semuanya pernah ditolak dalam sidang Mahkamah Agung sebelumnya. (*)
