Koperasi yang berdiri pada tahun 2000 ini memiliki nama awal yaitu Koperasi Karyawan (Kopkar) Bina Sejahtera, kemudian pada tahun 2005 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bina Sejahtera.
Seiring berjalannya waktu, koperasi mencatatkan jumlah anggota hingga Februari 2023 mencapai 6.881 orang, dengan jumlah karyawan sebanyak 95 orang. Melalui satu kantor pusat dan 11 kantor cabang yang tersebar di Provinsi Sulawesi Tengah, KSP Bina Sejahtera Prima mencatatkan total aset hingga Desember 2022 sebesar Rp73,05 miliar, dengan total omzet sebesar Rp50,49 miliar.
BACA JUGA: Disuntik Modal LPDB-KUMKM, KSPPS Al Huda Wonosobo Catatkan Total Asset Rp151 Miliar
Wayan berharap, LPDB-KUMKM tetap eksis dan fokus dalam melayani koperasi dalam upaya mewujudkan masa depan koperasi yang lebih maju di Indonesia.
Melalui standar pelayanan LPDB-KUMKM yang sangat ketat dan dengan bimbingan yang diberikan, dapat memberikan pelajaran positif bagi KSP Bina Sejahtera Prima dan koperasi-koperasi lain agar dapat lebih maju lagi ke depannya.
“Selain itu, kami berharap bahwa pertemuan LPDB-KUMKM dan mitra-mitranya kembali diadakan seperti acara Temu Mitra LPDB-KUMKM yang pernah dilaksanakan beberapa tahun silam. Melalui pertemuan tersebut, kedua pihak mendapat banyak manfaat dan masukan, salah satunya mengenai kebijakan agunan pinjaman/pembiayaan kepada koperasi yang harus dikaji ulang oleh LPDB-KUMKM,” terang Wayan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan guna menyukseskan program modernisasi koperasi, LPDB-KUMKM memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran dana bergulir yang jelas dan transparan, di antaranya mengatur persyaratan yang mudah dan ramah bagi pelaku usaha koperasi.
BACA JUGA: Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan Koperasi, LPDB-KUMKM Gandeng Ikatan Akuntan Indonesia
Melalui SOP dan aturan yang jelas, pelayanan dan percepatan penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM diharapkan dapat lebih mudah, lebih cepat, dan tepat sasaran, dengan mengutamakan prinsip independen dan kehati-hatian (prudent).
“Apalagi dengan peningkatan inovasi digital pada layanan LPDB-KUMKM, terobosan tersebut akan memudahkan bisnis proses khususnya memaksimalkan penyaluran pinjaman kepada koperasi-koperasi di Indonesia. Teknologi informasi yang transparan dan akuntabel, disertai dengan budaya kerja yang baik dan SDM yang profesional, diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja guna menunjang layanan green business process,” terang Supomo.
Hubungan dengan pihak eksternal pun harus terus berjalan berkesinambungan. Melalui sinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM, lembaga penjaminan, dan stakeholder terkait, serta upaya-upaya pendampingan terus dilakukan guna mencapai target penyaluran yang cepat dan komprehensif.
Supomo berharap, LPDB-KUMKM semakin dipercaya masyarakat untuk mendukung perkuatan permodalan koperasi dan anggota yaitu UMKM sebagai penerima akhir dana bergulir.
