Maka itu menurut Firdaus, diperlukan semacam regulasi yang lebih kuat, agar seluruh pihak yang terkait dalam pembangunan infrastruktur bisa mentaati aturan tersebut demi pembangunan yang berkesinambungan.
“Kita sudah ada instruksi menteri tetapi belum dijalankan. Jadi kalau di lapangan itu, konsultan pakai aturan yang lama. Kalau diubah nanti bakal terjadi temuan. Makanya ini butuh landasan hukum yang kuat,” pungkasnya.
