fin.co.id - 29/12/2022, 06:00 WIB
SEPAKAT anti korupsi (dari kiri) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parwansa, Ketua KPK Firli Bahuri, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak
Kalau Jasmas dihapus dari mana dapat tambahan uang?
"Naikkan saja penghasilan anggota DPRD. Jadi Rp 200 juta," katanya. "Besar tapi legal," tambahnya.
Semua anggota DPRD mungkin setuju dengan usul itu. Hanya rakyat yang mungkin akan keberatan. Tapi apalah arti rakyat. Toh sudah mewakilkannya ke mereka. Atau sekali-kali giliran rakyat memikirkan wakilnya: bagaimana agar penghasilan mereka lebih besar lagi. (*)
Jurnalis profesional sejak 2016 dengan spesialisasi isu Politik, News, dan Lifestyle. Menjabat sebagai Redaktur di FIN.CO.ID sejak 2018, ia juga aktif mengulas perkembangan teknologi terkini. Berdedikasi menyajikan informasi akurat dan kredibel bagi pembaca
