Padahal, perilaku korupsi di DPRD dan Pemprov DKI Jakarta nampak jelas di mata masyarakat umum.
Namun, penanganan oleh KPK tidak serius dan tebang pilih.
"Maka tingkat kerawanan koprusi di DKI makin menjadi–jadi. KPK harus mawas diri,” imbuh Amir.
BACA JUGA:Selain Play Store, Game Sigma Batlle FF Walkthrough Ada di APKPure Buruan Download GRATIS!
Untuk menurunkan kerawanan korupsi di Pemprov DKI Jakarta, tutur Amir, penempatan pejabat teras mestinya bukan orang yang menjadi bagian dari masalah, tetapi harus yang menjadi bagian dari solusi.
“Sebagai contoh ada pejabat yang terlibat dalam korupsi di Dinas Bina Marga beberapa waktu lalu, namun masih diberi jabatan yang strategis sebagai kepala dinas di Pemprov DKI,” tukas Amir.
