Pemerintah Gelar Diskusi Publik Rancangan Perpres Percepatan Reforma Agraria

Selain itu, diskusi juga berlangsung konstruktif dengan diwarnai masukan berbagai pihak mulai dari pertimbangan pencantuman UU Cipta Kerja, rumusan terkait Bank Tanah, keterbukaan data, serta pemindahtanganan aset Barang Milik Negara/Daerah.

Masukan lainnya juga soal penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dengan PTPN dan kawasan hutan, keanggotaan survei bersama dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan, dukungan anggaran guna percepatan Reforma Agraria serta perbaikan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan, hingga pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria guna meningkatkan skala usaha dan produktivitas.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden.

BACA JUGA: Menko Airlangga Bahas Perkembangan IPEF dengan US Secretary Raimondo

Turut hadir Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Pakar Hukum Agraria UGM, Pakar Sosio Agraria IPB, Pakar Kehutanan UGM, Perwakilan Front Rakyat Advokasi Sawit, serta Perwakilan GEMA Perhutanan Sosial. (dep6/dft/fsr)