Sosialisasi di lingkup Provinsi Jawa Timur merupakan sosialisasi ke-6, yang mana sebelumnya sosialisasi serupa dilakukan di Provinsi Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Selatan.
Kemudian, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Salamat Simanullang.
Dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa upaya-upaya mengantisipasi risiko harus dilakukan sejak perencanaan, terutama dengan mengedepankan unsur edukasi kepada calon penerima dalam kondisi sosial yang tenang.
BACA JUGA: Ini Upaya Kemenko Perekonomian Tingkatkan Optimisme dan Kinerja Terbaik Perekonomian Indonesia
Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Hernowo Yulianto yang turut hadir dalam kesempatan tersebut. Ia meminta Kapolres se-Jawa Timur memiliki pemahaman yang benar terkait Program Kartu Prakerja.
Selain itu, juga perlu dilakukan pengawasan, pendampingan, dan edukasi kepada masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan karena Kepolisian memiliki peran preemtif dan preventif yang tak kalah penting.
Kombes Pol Hernowo kembali menekankan bahwa Program Kartu Prakerja merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo yang harus mendapat atensi dan dikawal.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, perwakilan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres dan Kadisnaker se-Jawa Timur. (pptk/dep4/ltg/fsr)
