ASN DKI Resah soal Pemotongan TKD 25 Persen selama Pandemi Covid-19, Politisi: Akhir Tahun 2022 Bakal Dilunasi
Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kerja Pemprov DKI kabarnya mengalami keresahan
JAKARTA, FIN.CO.ID - Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kerja Pemprov DKI kabarnya mengalami keresahan.
Hal itu berkaitan dengan potongan 25 persen TKD saat Pandemi Covid-19 melanda dunia.
Dalam perjanjian potongan atau penundaan TKD (tunjangan kerja daerah) 70.000 ASN bakal dikembalikan pasca Covid-19 mereda.
Baca Juga
BACA JUGA:Apotek di Bekasi Masih Nekat Jual Obat Sirup? Kapolres: Kami Tindak Secara Tegas
Kabar keresahan ASN sampai di telinga Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Gembong Warsono.
Menurut dia, anggaran untuk pembayaran TKD ASN sudah masuk dalam pembahasan APBD DKI 2022.
"Akhir tahun 2022 bakal dilunasi. Itu kan sudah dianggarkan dan tidak boleh ditunda lagi oleh Pemprov," ujarnya.
Dia mengatakan, meski sudah dianggarkan, implementasi terhadap proses pembayaran, DPRD DKI tidak mengetahui secara detail.
BACA JUGA:Begini Nasib Anggota TNI AD Penadah Motor Curian
Diyakininya, pembayaran itu sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI.
"Tapi saya tidak tahu, berapa yang sudah dibayarkan. Karena teknis pembayarannya menjadi kewenangan pemprov," imbuh dia.
Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta itu memaklumi, jika saat ini ASN merasa cemas dan khawatir jika TKD yang dipotong tidak dikembalikan pasca kepemimpinan Anies Baswedan berakhir sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Jumlahnya sangat besar, apalagi jika dikalikan dengan puluhan ribu ASN. Kalau dijumlahkan bisa mencapai ratusan miliar," papar dia.
BACA JUGA:Dokter Resepkan Ramuan ini sebagai Pengganti Obat Sirup Atasi Demam Batuk dan Pilek
Baca Juga
Informasinya, Pemprov DKI sesuai dengan perjanjian menyelesaikan pembayaran mulai Januari-Desember 2022.
"Pembayaran itu dilakukan 25 persen untuk empat kali pembayaran. Karena jika harus dibayarkan sekaligus beban APBD akan sangat berat," tutur dia.
Sebelumnya, Badan Keuangan Daerah DKI Jakarta memastikan tidak ada perubahan, pemotongan, maupun penghapusan atas jumlah tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) atau tunjangan kinerja daerah (TKD) untuk ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Hal ini mengacu pada Peraturan Gubernur No. 49/2020.
BACA JUGA:Ini Tampang Rudolf Tobing Pembunuh Wanita Betroli, Tertunduk Lesu saat Pakai Baju Tahanan Oranye
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir menyebutkan, tidak ada draf Pergub baru yang mengatur pemotongan jumlah TPP atau TKD para ASN DKI Jakarta.
Baca Juga
Menurut dia, sebelumnya ada informasi atau pesan berantai di media sosial WhatsApp mengenai pemotongan TPP atau TKD ASN sebesar 65 persen.
"Pada Pergub tersebut, diatur rasionalisasi 25 persen dan penundaan pembayaran sebesar 25 persen dari TPP atau TKD terhitung sejak April sampai Desember 2020. Saat ini, daftar penerima TPP atau TKD sudah keluar di semua SKPD, sore nanti sudah bisa dicairkan sesuai Pergub dimaksud," ungkap dia.
Chaidir menyebutkan, besaran TPP atau TKD yang tertunda pembayarannya itu juga tidak dihapus, masih tetap berlaku sesuai Pergub.
Ia juga mengimbau agar para ASN DKI Jakarta tidak mudah terpengaruh dan tidak ikut menyebarluaskan isu atau informasi yang tidak benar.
BKD Provinsi DKI Jakarta menginvestigasi sumber isu atau informasi yang beredar di media sosial tersebut.
"Jika ditemukan bahwa informasi tersebut berasal dari ASN, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh atasan langsung. Karena, perbuatan itu telah melanggar PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin PNS, dalam hal ini terkait penyebaran berita berantai, dan melanggar UU ITE yang nantinya akan melibatkan Kepolisian," tukas dia.