Handoyo juga berharap para pekerja migran selepas bekerja di luar negeri dapat kembali ke Indonesia menjadi seorang wirausaha dan membuka lapangan pekerja bagi masyarakat.
“Mudah-mudahan menjadi salah satu kunci agar selepas dari menjadi migran balik ke Indonesia menjadi wirausaha maupun bisa membuka lapangan kerja,” ucapnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menekankan kepada kementerian atau lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik.
“Saya senang ini akan banyak lagi private-to-private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak mudah,” ucapnya.
“Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan,” sambungnya.
Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai sembilan juta orang, tetapi baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum. Terkait hal tersebut, Presiden pun mendorong BP2MI terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri guna mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal.
“Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan. Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya,” tuntasnya.
