Lain sisi NasDem juga membela diri jika dikaitkan denhan reshuffle
"NasDem juga membela diri. Jika karena usung Anies maju pilpres 2024, lalu NasDem dikaitkan dengan reshuffle, lalu bagaimana dengan partai lain yang sudah deklarasi capresnya seperti Gerindra usung Prabowo. Kan itu yang jadi argumen NasDem membela diri," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan, jika ada reshuffle maka itu tidak ada hubungannya dengan pendeklarasian Anies Baswedan.
Menurut Ali, keputusan NasDem mengusung Anies Baswedan adalah hal yang berbeda dengan kerja politik yang dibangun sejak 2019 kemarin.
"Saya yakin kalaupun ada reshuffle, bukan karena alasan Anies,” kata Ali Kamis, 13 Oktober 2022.
Ali menjelaskan, reshuffle yang dilakukan Presiden berkaca pada kebutuhan organisasi.
Ia yakin kemungkinan reshuffle bukan didasarkan atas kemarahan maupun karena keputusan partainya mengusung Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Diketahui, jajaran menteri di kabinet Jokowi yang berasal dari Partai NasDem adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar
“Sejak awal kami tidak pernah merasa was-was. Karena pertama, hubungan personal dengan Pak Presiden terjalin harmonis. Kedua, komitmen Partai NasDem dan Jokowi sejak 2019 sampai hari ini,” kata dia
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan rencana reshuffle (perombakan) kabinet Indonesia Maju selalu ada.
Terkait kapan reshuffle dilakukan, Jokowi menyebut belum memutuskan waktunya.
Sikap Jokowi ini juga diamini PDIP. Partai berlambang banteng moncong putih ini mendukung Jokowi mengevaluasi menteri dari parpol yang tidak patuh.
"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," tegas Jokowi di Stasiun Kereta Cepat Indonesia China di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat, pada Kamis, 13 Oktober 2022.
Rencana reshuffle ini diduga terkait langkah Partai NasDem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).
Keputusan NasDem tersebut dianggap terlalu dini dari parpol koalisi di pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin.
