Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya juga menggandeng tiga BUMD dalam upaya pengelolaan pangan di DKI Jakarta seperti Dharma Jaya, Food Station Tjipinang Jaya, dan Pasar Jaya.
"Ketiganya ini telah berhasil membuat harga-harga kebutuhan pokok di Jakarta bukan hanya stabil, tapi relatif lebih murah dibandingkan barang kali dengan wilayah sekitar Jakarta," ujarnya.
BLT BBM Tersalurkan
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sudah tersalurkan.
BLT ini menurut Mensos Risma, sudah disalurkan ke 445 kota/kabupaten di seluruh Indonesia, dan dimulai sejak awal bulan September 2022 ini.
"Pemerintah mulai menyalurkan BLT pengalihan subsidi BBM sejak 1 September 2022 dan menjangkau 514 kota/kabupaten di Indonesia,” kata Mensos Risma dalam diskusi online FMB9ID_IKP, via ANTARA.
(BACA JUGA: BLT BBM untuk 20,6 Juta Masyarakat, Jokowi: Ada Kemungkinan Tidak Semua Tepat Sasaran)
“Saat ini sudah tersalurkan di 445 kabupaten/kota yang dilakukan oleh Pos (PT Pos Indonesia)," sambungnya.
Untuk daerah yang tidak bisa diakese dengan jalur darat, pihaknya akan mengatur strategi bersama PT Pos Indonesia untuk menyalurkan BLT pengalihan subsidi BBM.
Adapun jumlah BLT yang disalurkan Kemensos terkait pengalihan subsidi BBM ini, adalah sebanyak 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Jumlah dari BLT yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia ini adalah senilai Rp12,4 triliun.
Penyaluran BLT senilai Rp150.000/bulan/KPM selama 4 bulan, yang akan dicairkan dalam dua tahap, yang akan ditambahkan baik untuk penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).
Mensos Risma mengatakan saat ini PT Pos memiliki data penyaluran BLT BBM sebanyak 18.469.299 KPM. Adapun yang dilakukan "cleansing" data karena penerima meninggal dunia atau pindah sebanyak 330.701 KPM.
Mensos Risma mengatakan Kemensos bersama PT Pos Indonesia tengah mempersiapkan penyaluran BLT BBM kepada 1.850.000 KPM di daerah-daerah yang sulit atau rawan.
"Misalkan di daerah puncak gunung di Papua, atau di beberapa tempat misalkan di Kalimantan yang membutuhkan jalur khusus, itu yang kita siapkan untuk kita bisa melayani. Jadi seperti beberapa ke Papua ini kita terpaksa menyewa helikopter," ujar Mensos Risma.'
