Wacana Penghapusan Listrik 450 VA, DPR: Agenda Besar Peralihan Energi Minyak Bumi Menuju Listrik
Said Abdullah mengatakan usulan penghapusan daya listrik 450 VA merupakan agenda besar peralihan energi berbasis minyak bumi menuju listrik
JAKARTA, FIN.CO.ID- Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah mengatakan usulan penghapusan daya listrik 450 VA merupakan agenda besar peralihan energi berbasis minyak bumi menuju listrik untuk menyehatkan APBN.
"Pada kebijakan yang sangat strategis, kita perlu peralihan energi dari berbasis minyak bumi menuju listrik. Kenapa hal itu perlu kita tempuh, sebab kita punya ketergantungan impor yang sangat besar terhadap minyak bumi," katanya lewat keterangan tertulis, dikutip Senin 19 September 2022.
Dia menjelaskan, Indonesia punya kemampuan produksi minyak bumi hanya 614-650 ribu barel per hari, sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 1,4-1,5 juta barel per hari.
Baca Juga
(BACA JUGA:Ketua Banggar DPR Luruskan Isu Penghapusan Daya Listrik 450 VA, Ini Penjelasannya )
(BACA JUGA:Politisi Ajak Tolak Wacana Penghapusan Golongan Listrik 450 VA karena Bikin Susah Rakyat Kecil)
"Ketergantungan terhadap impor minyak bumi mengakibatkan kita terjebak dalam posisi sulit yang sering kita hadapi berulangkali, seperti kenaikan harga minyak bumi dan kurs kian memojokkan Indonesia dalam posisi sulit," ucapnya.
Kata dia, APBN harus mengongkosi subsidi yang kian besar, sehingga postur APBN tidak sehat dan rentan. Bila ongkos tersebut dikurangi berakibat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik, dan menimbulkan beban kepada rakyat.
"Oleh sebab itu kita harus keluar dari jebakan minyak bumi. Kita saat ini memiliki produksi listrik di dalam negeri yang sangat besar, yang sanggup menopang kebutuhan energi kita. Inilah ihwal yang melatar belakangi agar kita segera beralih energi dari minyak bumi ke listrik," ucapnya.
(BACA JUGA:Masyarakat Jakarta Diajak Gunakan Kendaraan Listrik, Driver Ojol: Uang dari Mana?)
(BACA JUGA:Jokowi Teken Inpres Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas, Pakar: Bagus Untuk Kurangi Ketergantungan BBM)
Said Abdullah menjelaskan, sebagian besar pembangkit listrik Indonesia dipenuhi dari batubara.
Pasokan batubara sangat besar, sehingga tidak bergantung terhadap suplai impor layaknya minyak bumi.
Dampaknya kekuatan energi RI lebih mandiri, sambil secara perlahan melepaskan diri dari batubara dan mengganti pembangkit listrik menggunakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
Said mengatalan bahawa rapat antara Badan Anggaran DPR dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan sesungguhnya membicarakan agenda besar peralihan energi kita untuk menyehatkan APBN.
Baca Juga
Said mengatakan menjelaskan, saat ini ada sebanyak 9,55 juta Rumah Tangga (RT) berdaya listrik 450 VA masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kelompok rumah tangga ini, kata dia, masuk dalam kategori kemiskinan parah, yang oleh BPS termasuk keluarga berpenghasilan kurang dari 1.9 USD per hari dengan kurs Purchasing Power Parity (PPP).
"Terhadap kelompok rumah tangga seperti ini tentu saja tidak mungkin kebutuhan listriknya kita naikkan dayanya ke 900 VA. Untuk makan saja susah dan kebutuhan listriknya rata rata hanya untuk penerangan dengan voltase rendah" katanya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, ada sebanyak 14,75 juta rumah tangga menggunakan daya listrik 450 VA tetapi tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Terhadap pelanggan listrik kategori ini.
Badan Anggaran DPR meminta PLN, BPS, Kemensos dan Pemda melakukan verifikasi faktual. Verifikasi itu untuk memastikan apakah mereka seharusnya masuk ke DTKS atau tidak.
Jika hasil verifikasi faktual mereka seharusnya masuk DTKS tetapi belum terdata di DTKS, maka mereka harus mendapatkan akses bansos melalui pendataan DTKS, dan voltase listriknya tidak kita alihkan ke 900 VA.
Baca Juga
Sebaliknya jika hasil verifikasi faktual menunjukkan bukan dari keluarga kemiskinan parah, yakni berpenghasilan dibawah 1.9 USD per hari, dan sesungguhnya kebutuhan listriknya meningkat dilihat dari grafik konsumsinya, maka kelompok rumah tangga inilah yang kita tingkatkan dayanya ke 900 VA.
Selanjutnya, masih kata Said Abdullah, ada sebanyak 8,4 juta pelanggan listrik dengan daya 900 VA terdata didalam DTKS.
Atas kelompok pelanggan ini, maka pemerintah harus kembali melakukan verifikasi faktual.
Jika hasil verifikasi faktual menunjukkan sebagian dari mereka sesungguhnya dari rumah tangga mampu, maka mereka kita dorong beralih daya ke 1300 VA, tetapi jika masih dalam kategori rumah tangga miskin, maka daya listriknya tetap kita masukkan ke kelompok 900 VA.
Sebanyak 24,4 juta pelanggan listrik dengan daya 900 VA tetapi tidak masuk dalam data DTKS. Pemerintah harus melakukan verifikasi faktual, apakah sebagian dari mereka sesungguhnya telah jatuh ke rumah tangga miskin atau tidak.
Jika perkembangannya menunjukkan mereka masuk kategori rumah tangga miskin maka mereka harus masuk perlindungan bansos melalui pemutakhiran data DTKS, dan terhadap kelompok ini daya listriknya kita pertahankan tetap 900 VA.
Sebaliknya jika sebagian dari mereka ekonominya kian membaik, dan dari grafik konsumsi listriknya meningkat maka mereka kita dorong masuk ke pelanggan 1300 VA.
"Sampai saat ini para pelanggan listrik yang berdaya 450 VA dan 900 VA termasuk kategori rumah tangga yang mendapatkan subsidi listrik oleh pemerintah."
"Hal ini perlu saya tegaskan sebab telah di opinikan pelanggan 900 VA tidak termasuk pelanggan listrik yang disubsidi oleh pemerintah. Opini ini untuk menggiring agar terjadi penolakan pelanggan yang berdaya 450 VA untuk dialihkan ke 900 VA" terang Abdullah.
Kemensos, BPS, PLN, dan Pemda harus sinergi untuk pembaharuan dan integrasi data. Badan Anggaran DPR mendorong BPS segera melakukan percepatan registrasi sosial.
Upaya peralihan energi tentu tidak hanya pada sektor rumah tangga. Sektor transportasi yang menyerap 46 persen dari total konsumsi energi nasional juga harus bergerak bersama menuju berpenggerak listrik.
"Oleh sebab itu saya mengapresiasi langkah nyata Presiden Joko Widodo yang menjadi pelopor penggunaan kendaraan dinas pemerintah berpenggerak listrik" kata Said Abdullah.