Lebih lanjut, Julius mendesak Presidem Joko Widodo (Jokowi) dan Panglima TNI Jenderal Ansika Prerkasa agar mengevaluasi KSAD Dudung. Sebah apa yang dilakukan Dudung dinilai sebagai bentuk pembangkan.
"Koalisi mendesak DPR dan Presiden segera mengevaluasi KSAD, karena sikap tindak KSAD itu merupakan bentuk pembangkangan terhadap otoritas sipil yang tidak dibenarkan dalam sistem demokrasi dan negara hukum," katanya.
Evaluasi tersebut harus dijalankan karena saat ini Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan institusi militer sebagai instrumen pertahanan negara.
