Bjorka Retas Data Pejabat Publik, Partai Berkarya: Mudah Bagi Siber Polri untuk Mengungkap

Dia juga menyindir Denny Siregar sebagai buzzer yang  menggunakan uang rakyat untuk ciptakan polarisasi di tengah masyarakat. 

Hai @Dennysiregar7.  Bagaimana rasanya hidup menggunakan uang pajak dari orang Indonesia tapi malah menggunakan internet untuk mempolarisasi orang?" tulis dia. 

(BACA JUGA: Hacker Bjorka Ancam Bocorkan Data MyPertamina )

Selain menyidir, Bjorka juga membocorkan data pribadi Denny Siregar. Mulai dari nama lengkap, alamat tempat tinggal saat ini, hingga nomor Handphone-nya. 

Bjorka juga menyindir Puan Maharani yang merayakan hari ulang tahun di ruang rapat Gedung DPR RI di saat bersamaan ada rakyat menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di luar Gedung DPR RI. 

"Apa kabar mba @puanmaharani ?  bagaimana » rasanya merayakan ulang tahun ketika banyak orang yang memprotes harga BBM tepat di depan kantor anda?" tulisnya. 

Menurut pakar media sosial, Ismail Fahmi, netizen yang ikut-ikut menyebar data pribadi yang dibocorkan oleh Bjorka, maka bisa terkena pidana. 

(BACA JUGA: Hacker Bjorka: Happy Birthday Johnny G Plate)

"Hati-hati buat netizen yg seneng karena dapat spill data dari Bjorka. Kalau ikut ngeshare data lengkap, bisa masuk kategori doxing, transmisi data pribadi.  Penyebaran data seperti ini bisa kena UU ITE," kata Islam Fahmi. 

"Bjorka mungkin aman, tapi anda mudah ditemukan" sambung dia. 

Selanjutka Bjorka membocorkan data pribadi diduga milik Menteri Luhut Binsar Panjaitan jika dirinya hanya baru di vaksin dua kali.

Tanggapan Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa kasus kebocoran data negara yang diklaim diretas oleh hacker dengan anam akun Twitter Bjorka, tidak ada keterkaitan dengan data rahasia negara.

(BACA JUGA: Ini Daftar Dokumen Kepresidenan yang Diklaim Hacker Bjorka, Istana Sebut Hoaks)

“Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenkopolhukam), terjadi di sini-sini. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia,” ujar Mahfud saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin 12 September 2022.