“Kominfo harus memperbaiki sistem perlindungan datanya. Apalagi Kominfo terus mendorong perusahaan yang mengumpulkan, mengelola dan memproses data untuk melindungi data masyarakat,” ujar Sukamta.
Kasus kebocoran data berukuran 87GB terbaru ini berisikan NIK, nomor ponsel, operator seluler yang dipakai, dan tanggal registrasi. Pengumpulan data ini dilakukan oleh pemerintah yang menerapkan peraturan dimana pengguna ponsel harus mendaftarkan nomor HP mereka dilengkapi dengan KTP dan KK.
