4 Korban Mutilasi Oknum TNI, Polda Papua: Baru Tiga Jenazah Ditemukan, Satu Masih Dicari

Komisi Nasional (Komnas) HAM Papua angkat bicara terkait pembunuhan warga Papua yang melibatkan enam oknum TNI AD. 

Selain itu, ada empat warga sipil yang juga menjadi pelaku pembunuhan. 

Pembunuhan dengan mutilasi tersebut terjadi pada 22 Agustus lalu.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyebut, peristiwa ini sangat sadis dan dilakukan oleh aparat keamanan negara.

Dia menilai kejadian tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar HAM.

“Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang melanggar HAM. Karena pelakunya aparat negara dan pembunuhan berencana yang sadis, orang sudah meninggal lalu dimutilasi,” katanya dikutip Cenderawasih Pos, Senin, Rabu 31 Agustus 2022

Dikatakannya, jika pelakunya adalah anggota TNI pasti ada yang memberi perintah dan ada yang mengendalikan. 

Disebutkannya, Komnas HAM Papua akan terus berkoordinasi dengan Polda dan segera menyurat kepada Panglima Kodam XVII/Cenderawasih untuk meminta klarifikasi.

“Untuk kasus ini kami sudah melaporkan kepada pimpinan Komnas HAM RI, dan saya sedang mempertimbangkan membentuk tim. Yang pasti, Komnas HAM  Papua akan mengirim tim untuk melakukan investigasi terhadap kejahatan ini,” kata Frits.

Menurut Frits, kasus pembunuhan terhadap warga sipil yang melibatkan TNI sering berulang. Misalkan di Intan Jaya, warga sipil yang dibawa aparat lalu dibunuh dan dibakar setelah itu dibuang.

“Sekarang kejadiannya berulang lagi, ini mengakibatkan siklus kekerasan yang terus terjadi di Papua. Dan aparat selalu menggunakan pola membalas kejahatan, ini adalah kesalahan besar yang tidak bisa mewakili tindakan negara,” tegasnya.

Sejak awal kata Frits, Komnas HAM mengingatkan bahwa di era Otsus banyak uang yang mengalir ke kampung-kampung dan itu menyuburkan kekerasan bersenjata. Oleh karena itu, tugas aparat negara untuk menghentikan siklus kekerasan dengan memutus rantai jual beli senjata.

“Jika orang orang yang dibunuh menjadi dugaan aparat, kenapa tidak diambil secara baik untuk mengungkap siapa sebenarnya pelaku jual beli amunisi dan senjata. Mestinya orang orang itu (korban-red) harus diamankan untuk kepentingan pengungkapan,” tuturnya.

“Terlalu rugi dan salah jika warga sipil yang sebenarnya bisa diamankan untuk mengungkap jalur bisnis jual beli senjata di Papua dibunuh aparat negara atas nama negara dengan cara yang paling sadis, ini tindakan yang salah dan akan membuat dendam berkepanjangan,” sambung Frits.