Nasional . 18/08/2022, 11:24 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID- Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta jajarannya agar tidak bekerja standar. Sebab kondisi global saat ini sedang tidak stabil.
"Kita tidak boleh bekerja standar, tidak bisa lagi, karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas, karena memang keadaannya tidak normal," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis 18 Agustus 2022.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022.
(BACA JUGA:Jokowi Banggakan 3 Korupsi Besar Berhasil Dibongkar, ICW: Upaya Tutupi Kebobrokan! )
(BACA JUGA:Momen Saat Punggawa Timnas U-16 Bertemu Jokowi di Istana, Tak Lupa Bawa Trofi Juara AFF)
Jokowi mengimbau kepada semua pembantunya, begitu juga para kepala daerah agat tidak hanya bekerja sekedar rutinitas.
"Tidak bisa kita memakai standar-standar baku, standar-standar pakem, tidak bisa. Para menteri, gubernur, bupati, wali kota, juga sama, tidak bisa lagi kita bekerja rutinitas, tidak," ungkap Presiden.
Jokowi mengatakan, saat ini dunia tengah menghadapi situasi yang sangat sulit. Semua negara menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit.
"Dimulai dari pandemi COVID-19 yang belum pulih dan beberapa negara saat ini masih pada angka yang tinggi, kemudian masuk muncul perang, muncul krisis pangan, muncul krisis energi, muncul krisis keuangan, inilah yang saya bilang tadi keadaan yang sangat sulit," ujar Presiden.
(BACA JUGA:Airlangga: RAPBN TA 2023 Usung Poduktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan)
(BACA JUGA:Fondasi Ekonomi Kerakyatan, Holding Ultra Mikro Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat)
Presiden Jokowi menyebut para pejabat pemerintah tidak bisa hanya bekerja hanya melihat angka makro.
"Tidak bisa, tidak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detail juga dilihat lewat angka-angka dan data-data karena memang keadaannya tidak normal," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi meminta agar para bupati, wali kota, dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan Tim TPID di daerah dan Tim Inflasi di pusat.
"Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi? Bisa saja beras, bisa. Bisa saja tadi, bawang merah bisa, bisa saja cabai dan dicek Tim Pengendali Inflasi Pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan," katanya.
"Ini harus disambungkan karena negara ini negara besar sekali (ada) 514 kabupaten/kota dan 37 provinsi dengan DOB (daerah otonomi baru) yang baru. Ini negara besar," tambah Presiden.
Berdasarkan catatan Bank Indonesia maupun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, inflasi di Indonesia saat ini mencapai 4,94 persen atau lebih besar dari target inflasi 3 persen +/- 1 persen namun masih lebih rendah dibanding negara-negara lain.
"Lihat negara-negara lain coba, tinggi-tinggi banget sudah, di atas 5. Ada yang sudah di angka 79 persen, Uni Eropa sudah 8,9 persen, Amerika Serikat sudah 9,1 kemarin turun 8,5 persen, bukan sesuatu yang mudah dan ini menjadi momok semua negara," ungkap Presiden.
(BACA JUGA:Tak Goyah Dihadang Tekanan Ekonomi Global, Kredit Mikro BRI Tumbuh 15 Persen)
(BACA JUGA:Bank Dunia Prediksi Indonesia Aman dari Ancaman Resesi Ekonomi Global, Kok Bisa?)
Presiden Jokowi menyebutkan 5 provinsi dengan tingkat inflasi paling tinggi, yaitu Jambi (8,55 persen), Sumatera Barat (8,01 persen), Bangka Belitung (7,77 persen), Riau (7,04 persen), dan Aceh (6,97 persen).
"Tolong ini dilihat secara detail yang menyebabkan ini apa. Agar bisa kita selesaikan bersama-sama dan bisa turun lagi di bawah 5 persen, syukur bisa di bawah 3 persen," ucapnya.
"Provinsi harus tahu posisi inflasi saya di angka berapa, nanti saya ke daerah, saya tanya jangan gelagapan tidak mengerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa," tegas Presiden Jokowi.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id