(BACA JUGA:Pro Kontra Moratorium Penempatan PMI ke Malaysia, Koalisi Masyarakat Sipil Duga Kebijakan Sarat Kepentingan)
“Negara menurut saya sudah hadir dengan pemerintahan Jokowi hari ini, BP2MI juga sudah konsen di sana. Dalam hal ini saya melihat secara objektif, bahwa Apjati harus bertanggungjawab karena mereka [terdiri] perusahaan yang dikasih kuota tenaga kerja. Walaupun tidak semua perusahaan yang ada di Apjati itu buruk kinerjanya. Tapi dalam hal ini Apjati punya peran dan tanggungjawab yang besar karena penempatan tenaga kerja,” tegasnya.
