Sebaliknya, pengeluaran kelompok 20 persen teratas meningkat dari 47,78 persen menjadi 50,18 persen.
BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk menghitung kemiskinan di Jakarta.
Dengan pendekatan itu, BPS menilai kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran atau belanja.
Respon Pemerintah DKI Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan tingkat kemiskinan di Ibu Kota bertambah sebanyak 3.750 orang pada Maret 2022 akibat lebih dua tahun pandemi virus corona (COVID-19).
"Jadi peningkatan kemiskinan tidak hanya di DKI tetapi seluruh Indonesia itu disebabkan karena pandemi COVID-19 yang lebih dari dua tahun," kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, ketika dimintai tanggapan soal data BPS.
Riza menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bersama pemerintah pusat mengupayakan berbagai program dan solusi yang dibuat untuk mendorong ekonomi masyarakat.
Selain itu, program mengurangi inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan pekerja.
Tak hanya itu, Pemprov DKI juga memastikan ketersediaan pasokan pangan dengan harga yang bisa dijangkau masyarakat.
Upaya berkolaborasi dengan pemerintah pusat tersebut, kata dia, mampu mengendalikan COVID-19 dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta tingkat inflasi yang lebih rendah dibandingkan negara lain.
"Kita menjadi negara yang baik dalam rangka mengatasi dan mengendalikan COVID-19 dan juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi," katanya.
