"Tugas mengawasi dan membuat kinerja BUMN menjadi sehat tak hanya menjadi tanggung jawan Menteri Erick, tetapi tugas kita bersama," ungkap Poppy.
Poppy menilai langkah Erick menggabungkan atau menutup BUMN yang tidak memiliki kontribusi kepada negara dan masyarakat sudah tepat. Sementara bagi BUMN yang belum optimal, Poppy menilai perlu ada terobosan lebih lanjut agar kinerjanya kembali memuaskan dan berkontribusi terhadap negara dan masyarakat.
"Menurut saya Menteri Erick sudah melakukan evaluasi mendalam ketika hendak mengusulkan PMN ke DPR sehingga BUMN yang diberikan tambahan modal saat ini merupakan enititas yang memiliki peran strategis bagi kepentingan negara dan masyarakat," kata Poppy.
(BACA JUGA:Makin Murah, Segini Harga Emas Antam 7 Juli 2022 Per Gram)
Sebelumnya, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) 2023 dan inisiatif aksi korporasi 2022 di Gedung DPR, Jakarta, Senin 4 Juli 2022.
Komisi VI DPR setuju dengan usulan PMN tunai dan nontunai 2023 kepada sepuluh BUMN senilai Rp 73 triliun kepada PT PLN, PT Len Industri, Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food , PT Hutama Karya, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Aviata), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, Perum DAMRI, AirNav.
