KUPANG, FIN.CO.ID -- Pemerintah mengucurkan anggaran senilai Rp150,3 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir di tiga titik di Pulau Timor, NTT pada 2022.
Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Kementerian Keuangan Catur Ariyanto Widodo mengatakan, pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk meminimalisir dampak banjir.
(BACA JUGA: Waspada, Banjir dan Longsor Ancam Sejumlah Wilayah Ini Beberpa Hari ke Depan)
"Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk meminimalisir dampak banjir di bantaran Sungai Malibaka di Belu dan Sungai dan Sungai Noebesi di Kabupaten Kupang," ujarnya, Rabu, 29 Juli 2022.
Catur menjelaskan, pembangunan sarana dan prasarana itu tersebar pada dua titik di Kecamatan Raihat Kabupaten Belu dengan pagu masing-masing Rp43,65 miliar yang terealisasi per Mei sebesar 14,17 persen serta pagu Rp58,2 miliar dengan realisasi 14 persen.
Selain itu, satu titik di Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang dengan pagu senilai Rp48,5 miliar yang sudah terealisasi 13,81 persen.
Pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan di 2022 ini menggunakan sumber dana dari Surat Berharga Syariat Negara (SBSN).
(BACA JUGA: Banjir Longsor di Bogor Sebabkan Sungai Cisadane Tangerang Alami Kekeruhan Tinggi)
Kata Catur, pembangunan infrastruktur ini sebagai upaya pemerintah dalam mengendalikan banjir, sehingga bisa melindungi pemukiman penduduk, lahan pertanian, dan fasilitas umum lain.
Lanjut Catur, hadirnya proyek strategis tersebut memberikan dampak ikutan berupa penyerapan tenaga kerja lokal di NTT sehingga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat.
Ia pun berharap proyek infrastruktur strategis tersebut dapat dikerjakan dengan lancar dan tuntas sesuai target sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat di daerah-daerah tersebut.
Catur juga mengajak masyarakat agar turut mengawal pelaksanaan proyek tersebut untuk memastikan anggaran negara yang dikucurkan sesuai dengan peruntukannya.
(BACA JUGA: Banjir Besar di Bangladesh dan India, Belasan Orang Tewas Tersambar Petir, Lainnya Tertimbun Tanah Longsor)
"Setiap rupiah APBN yang dikeluarkan adalah milik bersama masyarakat sehingga perlu peran serta untuk mengawalnya sehingga bisa memberikan manfaat yang optimal," katanya.
Dapatkan berita terkini langsung di ponselmu. Ikuti saluran FIN.CO.ID di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vajztq