Bekasi . 24/06/2022, 15:55 WIB
BEKASI, FIN.CO.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengikuti Focus Group Discussion (FGD) mengenai sinergi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Bidang Penegakan Hukum di Jawa Barat.
Kegiatan yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat itu diikuti oleh perangkat daerah dan juga instansi terkait, yang bertujuan memberikan pemahaman tentang pemanfaatan alokasi dana DBHCHT tahun 2022 Provinsi Jawa Barat.
(BACA JUGA:Fantastis, Jasa Marga Catat Kenaikan Laba Bersih 222,4 Persen di Tahun 2021)
(BACA JUGA:Jasa Marga Kejar Target Konstruksi Tol Gedebage-Cilacap Dimulai Triwulan II Tahun 2023)
Menurut Asda II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bekasi, Abdur Ropik, adanya alokasi dana DBHCHT membuat pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau dapat dioptimalkan dengan baik.
"Kita melihat bagaimana Kabupaten Bekasi mengevaluasi berkaitan dengan pemanfaatan dana bagi hasil cukai rokok," ungkap Abdur Ropik dalam keterangan resminya, Jumat 24 Juni 2022.
Ia mengatakan, saat ini Pemkab Bekasi segera melaksanakan langkah perbaikan diantaranya pembentukan satgas guna optimalisasi pemanfaatan hasil cukai.
"Kita berharap pada saat poin-poin sudah terpenuhi dan mendapatkan nilai yang maksimal, kedepan akan ada bagi hasil lain yang meningkat tajam untuk masyarakat Kabupaten Bekasi," ucapnya.
(BACA JUGA:Jasa Marga Lakukan Pekerjaan Rekonstruksi Rigid Pavement di KM 36 dan KM 32 Ruas Jalan Tol Japek)
Abdur Ropik mengakui Kabupaten Bekasi sudah lama mendapatkan alokasi dana tersebut, namun hanya didasarkan jumlah konsumsi produsen.
"Itupun karena memang dulu di Kabupaten Bekasi ada gudang pabrik rokok terbesar. Tetapi memasuki tahun 2020 pindah dan berpengaruh pada pendapatan dana bagi hasil cukai itu sendiri," jelasnya.
Pihaknya akan meningkatkan koordinasi dengan dinas dan juga instansi terkait seperti Satpol PP, Bea Cukai, kepolisian dan pihak terkait lainnya.
Koordinasi tersebut juga dilakukan guna antisipasi adanya peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Bekasi yang belakangan masih terjadi.
(BACA JUGA:Daftar 20 Mobil Terlaris di Indonesia Bulan Mei 2022, Honda Brio Juara)
(BACA JUGA:Daftar 20 Mobil Terlaris Bulan April 2022, Mobil Anda Salah Satunya?)
"Masih banyak rokok sigaret yang beredar dan tidak bercukai. Ini harus kita tertibkan. Oleh karena itu, sinkronisasi antara perangkat daerah harus ditingkatkan. Maka pembentukan satgas dan lainnya harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan kinerja ke depan," tuturnya.
Terpisah Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat, M Ade Afriandi menjelaskan alokasi dana cukai hasil tembakau merupakan dana transfer dari APBN kepada daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Untuk pembagiannya telah diatur oleh Peraturan Menteri (Permen) Keuangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau 10 persen wajib digunakan untuk penegakkan hukum, penegakkan hukum DBHCHT, seperti untuk sosialisasi ketentuan cukai.
Kita sosialisasikan agar masyarakat paham dan mengetahui ada ketentuan yang mengatur barang-barang di Indonesia yang dikenakan cukai diantaranya, hasil tembakau," kata Ade.
(BACA JUGA:Elektabilitas Erick Thohir Meroket di Jatim, Pengamat: Dia Diterima Nahdliyin Karena Program Konkret)
(BACA JUGA:Kemenag Beberkan Syarat Calon Haji yang Dibadalhajikan)
Lanjutnya, Ade juga menerangkan nantinya hasil tembakau bukan hanya dari Rokok saja namun termasuk tembakau iris, vape yang berbahan dasar tembakau. (Tuahta Simanjuntak)
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id