JAYAPURA, FIN.CO.ID - Negara tetangga Papua New Guinea (PNG) berencana untuk segera membuka Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Rencana ini disampaikan pada saat perwakilan PNG yang dipimpin oleh Secretary of Department of Provincial and Local Level Government of PNG, Dr Alphonse Gelu, didampingi Konjen RI di Vanimo, Allen Simarmata, bertemu secara informal dengan Sekretaris BNPP, Restuardy Daud, dan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Robert Simbolon, di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Rabu 22 Juni 2022.
(BACA JUGA: Resmi, Stadion Patriot Chandrabaga Kota Bekasi Bakal Digunakan Untuk Pertandingan Piala AFF 2022)
"Pada hari ini Rombongan Pejabat PNG meninjau Pos Lintas Batas (PLB) Wutung PNG dalam persiapan untuk pembukaan pintu pelintasan RI-PNG, sekaligus meninjau instalasi pengelolaan sumber daya air disekitar PLB Wutung PNG. Dalam kesempatan tersebut rombongan menyampaikan keinginan untuk mampir ke PLBN kita Skouw, dan kami terima bersama. Salah satu informasi yang disampaikan dalam pertemuan informal dengan perwakilan PNG, bahwa kesiapan pembukaan pelintasan Ri-PNG akan dikonkritkan pada pertemuan Senior Officer Meeting (SOM) yang direncanakan pada pertengahan Juli yang akan datang, dan membahas langkah-langkah terkait dengan kebijakan kedua negara membuka perlintasan," ujar Sekretaris BNPP Restuardy Daud, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis 23 Juni 2022.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Robert Simbolon menyampaikan bahwa Indonesia menunggu kesiapan PNG untuk membuka pintu pos lintas batas yang berseberangan dengan PLBN Skouw.
Ia juga menginformasikan kepada perwakilan PNG bahwa Indonesia juga mempunyai PLBN lain selain PLBN Skouw yang berbatasan dengan PNG, yaitu PLBN Sota di Kabupaten Merauke. Selain itu dalam tahun ini akan diselesaikan PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel yang saat ini dalam tahap pembangunan.
Robert berharap dengan adanya informasi yang telah ia sampaikan pada pertemuan informal ini dapat membuka pembahasan di negara PNG untuk membuka pos lintas batas berseberangan dengan PLBN yang dimiliki Indonesia tersebut.
(BACA JUGA: Kebijakan Pemerintah, Sapi PMK yang Dimusnahkan Diganti Rp10 Juta per Ekor)
