Soal Mardani Maming Dicegah KPK ke Luar Negeri Kasus Dugaan Korupsi, Musni Umar: Prihatin Sekali

Lebih lanjut, Irfan mengatakan kewajiban melaksanakan permohonan peralihan IUP PT PCN merupakan perintah undang-undang, sehingga ia menyatakan sudah menjadi kewajiban bagi bupati dan kepala dinas saat itu untuk menindaklanjuti setiap permohonan dan surat yang masuk.

"Kalau pun dinilai ada kesalahan pada proses administrasi pelimpahan IUP, hal tersebut adalah tindakan pejabat administrasi negara yang batu ujinya ada pada peradilan administrasi negara dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara," ujarnya.

Irfan menyebutkan pernyataan kuasa hukum Dwidjono merupakan asumsi yang tidak memiliki basis fakta dan tidak berdasar hukum. Terlebih lagi, perkara Dwidjono masih dalam status pemeriksaan dan masih berjalan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Prihatin sekali tokoh muda Ketum HIPMI dan Bendum PB NU jadi tersangka korupsi. Ini indikator korupsi semakin meluas tdk hanya pejabat negara yg korupsi tapi juga pengusaha dan kaum muda. Semoga jadi pelajaran https://t.co/jBU3vgUpX1

— Musni Umar (@musniumar) June 21, 2022