Pori Siapkan Langkah Strategis Amankan Pemilu 2024

Terkait antisipasi polarisasi pemilu, menurut Dedi, hal itu tidak bisa dihindari, begitu pula politik identitas, berita bohong (hoaks), dan ujaran kebencian. Polri akan melakukan penegakan hukum, tetapi Korps Bhayangkara bakal mengedepankan upaya preventif dan preemtif terlebih dahulu.

Langkah antisipasi yang dilakukan adalah membentuk Satgas Nusantara melibatkan instansi terkait dari KPU dan Bawaslu.

"Polri sudah menyiapkan Satgas Nusantara sebagai bentuk cooling system. Kemudian berkolaborasi melakukan literasi, sosialisasi, dan pengingat apabila ada masyarakat atau kelompok tertentu yang menyebarkan, memviralkan konten-konten yang bersifat polarisasi, politik identitas, hoaks, akan kami ingatkan," kata Dedi.

Satgas Nusantara bakal beroperasi saat Polri menyatakan Operasi Mantap Brata dimulai.

Dedi menegaskan peringatan akan diberikan kepada pihak-pihak yang mencoba menyebarkan berita bohong. Bila peringatan sudah diberikan lebih dari satu kali, maka penegakan hukum akan dilakukan.

"Apabila diingatkan sekali dua kali masih melakukan tindakan yang sama, maka upaya penegakan hukum harus dilakukan. Agar tidak terjadi lagi kegiatan seperti itu," kata Dedi.

Dedi menambahkan Polri menjadikan momen HUT Ke-76 Bhayangkara sebagai wadah untuk menjaga soliditas dan sinergitas berbagai pihak guna menyukseskan berbagai agenda nasional dan internasional yang ada di Indonesia, seperti Presidensi G20 dan pesta demokrasi 2024.

"Bapak Kapolri selalu mengingatkan, mari kita menjaga persatuan dan kesatuan, merawat kebinekaan dalam bingkai NKRI," demikian Dedi.