Direktur Jenderal Bea dan Cukai Hadiri Pertemuan ASEAN Customs Directors-General Ke-31

“Pertemuan ini juga memfasilitasi sesi konsultasi dengan Australia, Cina, Jepang, Republik Korea, dan World Customs Organisation (WCO) untuk bertukar pengalaman tentang masalah kepabeanan, termasuk perdagangan elektronik lintas batas, pengembangan AEO (Authorized Economic Operator) MRA (Mutual Recognition Arrangement), digitalisasi prosedur Kepabeanan, pemrosesan pra-kedatangan, manajemen risiko, sirkularitas, dan Green Customs yang sangat penting untuk mendukung penyederhanaan dan modernisasi kepabeanan ASEAN. Harapannya, agar dapat memperdalam kerja sama dengan DP di bidang-bidang tersebut,” terang Hatta.

Terdapat pula sesi konsultasi dengan perwakilan sektor swasta dari ASEAN Business Advisory Council, EU-ASEAN Business Council, dan US-ASEAN Business Council untuk memperkuat kemitraan Customs-to-Business di kawasan. Sesi konsultasi menggarisbawahi keterlibatan erat antara Bea Cukai dan sektor swasta sebagai upaya kolektif dalam memperdalam integrasi ekonomi ASEAN, meningkatkan perdagangan intra-ASEAN, dan memperkuat konektivitas rantai pasokan, sejalan dengan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025.

Dengan dibukanya kembali perbatasan, Para Dirjen mendorong administrasi kepabeanan ASEAN untuk memfasilitasi kelancaran dan keamanan arus barang dan perdagangan, utamanya bagi pemulihan dan pertumbuhan kawasan. Kegiatan kepabeanan mengemban peran penting mengurangi dampak pandemi dan mendorong institusi kepabeanan untuk terus menjadi pilar pembangunan dan kemakmuran ASEAN.

“Para Dirjen berkomitmen untuk mengimplementasikan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025, sekaligus meningkatkan kerja sama konektivitas di era digital. Pertemuan ini sekaligus mencatat kebutuhan untuk mengintensifkan upaya meminimalkan gangguan dan meningkatkan ketahanan rantai pasokan, serta meningkatkan konektivitas perdagangan. Pertemuan ini juga mendorong AMS untuk lebih meningkatkan transparansi tindakan perbatasan dan memperkuat kerja sama dan koordinasi badan perbatasan yang sangat penting dalam mendukung pemulihan kawasan,” pungkas Hatta.(rls/nrm)