Menurut Ketum Golkar, capres dari KIB memang harus melanjutkan program IKN karena telah memiliki undang-undang.
"Program IKN kan sudah undang-undang. Dan undang-undang sudah kesepakatan seluruh partai," ucap Airlangga.
"Jadi seluruh undang-undang itu harus dijalankan," sambungnya seperti dikutip, Rabu (8/6/2022).
"Karena sumpahnya ke depan pemerintah kan menjalankan undang-undang dasar plus undang-undang," tutur Airlangga.
(BACA JUGA:Acara Deklarasi Anies Ada Bendera Mirip HTI, Husin Shihab: Ini Ancaman Bagi Negara)
Sekadar informasi kalau Ketum Golkar Airlangga menuturkan, KIB dibangun untuk membuat politik di Indonesia bebas dari politik identitas.
Airlangga menegaskan, seluruh pesan ini sudah sampai ke seluruh kader Partai Golkar, PAN, dan PPP hingga ke lingkup terkecil pemerintahan administrasi desa.
“Pertama tujuannya kan memang menghilangkan politik identitas. Jadi kita adalah koalisi nasional religius, baik yang muslim tradisional, maupun muslim modernis," imbuh Airlangga, Sabtu (4/6/2022) lalu.
"Jadi tentunya itu yang akan dorong dan itu pula yang membuat kita menandatangani kesepahaman. Jadi itu clear,” tambahnya.
Ini signal bhw KIB akan konsisten lanjutkan OLIGARKI.
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) June 8, 2022
Makin jelas, bhw KIB memang disiapkan Pak De utk kendaraan calon yg dia inginkan demi "pengamanan".
Rakyat harus paham bhw partai2 dalam KIB (Golkar, PPP, dan PAN) sdh selevel dg relawan. https://t.co/Az6RAZEOYZ
