Komisi VI DPR Nilai Larangan Ekspor CPO Tidak Efektif, Minyak Goreng Masih Mahal

“Katakan misalnya kebutuhan CPO untuk pemenuhan minyak goreng curah itu 10% dari total produksi nasional. Produsen penuhi kebutuhan minyak goreng seharga Rp 14 ribu per liter ini, sisanya 90% dari produksi nasional, silahkan diserahkan ke mekanisme pasar. Ini bisa menjadi win-win solution,” beber Amin.

(BACA JUGA: Dua Kapal Tanker Asing Bawa CPO, Tujuannya India dan Uni Emirat Arab, Diamankan TNI AL Karena...)

Strategi ketiga, Amin mendorong BUMN Pangan baik Bulog maupun ID Food, untuk memperbesar perannya baik dalam mekanisme distribusi dan pengendalian pasokan. Hal itu penting untuk menjadikan BUMN sebagai kekuatan penyeimbang sekaligus representasi negara dalam memenuhi hajat hidup masyarakat.

Saat ini posisi BUMN Pangan, dalam konteks bisnis minyak sawit porsinya masih sangat kecil, sekitar 4% di sisi hulu dan 5% saja di sisi hilir. Dalam jangka panjang, sulit mereka menjadi penyeimbang pasar minyak goreng di dalam negeri,” kata Amin.

BUMN harusnya bisa menjalin kemitraan dengan petani sawit dimana produksi sawit rakyat saat ini mencapai 41% dari produksi CPO nasional. 

Sehingga dalam kondisi khusus seperti saat ini disaat harga sawit rakyat anjlok, BUMN juga menjadi penyelamat mereka. Namun masalahnya, petani saat ini lebih nyaman bermitra dengan swasta dan menjual produksi mereka ke swasta.

“Artinya BUMN sendiri harus membenahi pola kerjasama agar petani mau berkongsi,” kata Amin.

Lebih lanjut Amin mengungkapkan, secara nasional, gabungan BUMN Pangan saat ini sedikitnya memiliki 85 titik distribusi minyak goreng. Instrumen yang tidak bisa disaingi pihak swasta, sehingga menjadi keunggulan kompetitif BUMN Pangan.

“Yang diperlukan saat ini adalah mekanisme pengendalian distribusi agar tidak terjadi distorsi harga maupun mis-alokasi agar minyak goreng murah tidak dinikmati oleh yang tidak berhak,” pungkasnya.