Dorong Percepatan Pembangunan Ekonomi, Airlangga Hartarto Rapat Secara Maraton Bersama Tiga Gubernur

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyambut baik percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, yang diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Menko Perekonomian menyampaikan beberapa proyek yang menjadi highlight diantaranya adalah:

1. Pembangunan Pipa Gas Transmisi Cirebon – Semarang telah dialokasikan pendanaan hingga tahun 2023 oleh Kementerian ESDM sebesar Rp 1,2 Triliun;
2. Pembangunan Jalan Tol Ruas Bawen-Yogya dan Pembangunan Jalan Tol Ruas Solo – Yogya telah dialokasikan pendanaan pengadaan tanahnya melalui LMAN pada tahun 2022 dan 2023 serta akan segera dilakukan penyelesaian konstruksinya;
3. Pembangunan SPAM Regional Keburejo telah dialokasikan pendanaannya pada tahun 2023 melalui skema APBD;
4. Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko (Wilayah Jateng) perlu dilakukan percepatan pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah dan alokasi pembangunan konstruksi telah disiapkan oleh Kementerian PUPR, dan;
5. Pembangunan KI Brebes, Kab. Brebes saat ini didorong untuk dilakukan percepatan pembangunan melalui skema Business to Business (pendanaan swasta).

Dalam rapat ini Menko Perekonomian juga menyampaikan arahan terkait upaya percepatan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang saat ini masih terkendala oleh adanya isu Tanah Musnah dalam trase Jalan Tol tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian ATR/BPN bersama dengan Kemenko Perekonomian akan segera menyelesaikan upaya percepatan penyelesaian Tanah Musnah baik secara regulasi maupun teknis pelaksanaannya.

Di akhir Rapat Koordinasi tersebut, Menko Perekonomian selaku Ketua KPPIP mengingatkan kembali terkait pentingnya komitmen para Gubernur dalam memenuhi Readiness Criteria dan kesiapan proyek untuk dapat didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait. Sesuai dengan arahan Menko Perekonomian dan harapan para Gubernur tersebut, para pimpinan Kementerian/Lembaga telah berkomitmen untuk mengakselerasi proyek/program yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden terkait Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di ketiga Provinsi tersebut.

Ikut hadir dalam 3 kali Rapat Koordinasi dengan Kepala Daerah ketiga Provinsi tersebut antara lain Menteri ATR/ Kepala BPN, Menteri Perindustrian, para Pejabat yang mewakili Kemenko Marinvest, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, dan Sekretariat Kabinet.