Mereka terdiri dari SD sebanyak 2.126 orang dan SMP 971 orang. Jumlah tersebut meliputi guru, operator atau TU, petugas kebersihan, dan petugas keamanan.
"Program peningkatan GTK honorer di lingkungan Dinas Pendidikan dimulai sejak tahun 2018," terang Wijayanto.
"Tahun ini pembayaran honor GTK non ASN dialihkan dari APBN ke APBD dengan ada standarisasi dan sejak tahun 2018 honornya tidak dirapel, karena sudah dialihkan ke APBD," tambahnya.
(BACA JUGA: PSI Tuding Anies Bagikan Kaos ke Pemudik, Politisi Demokrat: Ngga Berhenti Untuk Melancarkan Fitnah)
Lalu, masuk 2019, mulai dibayarkan gaji ke-13 setiap menjelang hari raya, dengan besaran satu bulan gaji.
Kemudian, masuk 2020, seluruh GTK non ASN dibayarkan jaminan sosialnya baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.
"Masuk 2022, standar minimal gajinya dinaikan dari Rp1.250.000 menjadi Rp2.000.000 ada kenaikan rata-rata seluruhnya Rp750.000 ," tutur Wijayanto.
