Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan CPO, Said Didu: Hanya Pencitraan!
Mantan sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor minyak goreng (Migor) dan minyak sawit mentah ata
JAKARTA, FIN.CO.ID- Mantan sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor minyak goreng (Migor) dan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Said Didu menilai, kebijakan itu seperti mengobati ketombe tetapi amputasi kaki.
"Kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng untuk menurunkan harga minyak goreng, bagaikan orang mengobati ketombe dengan cara mengamputasi kaki," ujar Said Didu melalui Twitter-nya, dikutip Sabtu 23 April 2022.
Baca Juga
(BACA JUGA:Breaking News! Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan CPO Mulai 28 April: Saya Akan Terus Memantau )
Menurut Said Didu, harga minyak goreng sangat gampang diturunkan dengan cara gunakan dana penguatan ekspor CPO untuk subsidi minyak goreng seperti subsidi biosolar.
Dia menjelaskan setidaknya ada 5 dampak dari larangan ekspor CPO dan minyak goreng. Diantaranya:
1. Pabrik CPO dan migor akan mengurangi produksi sekitar 70%.
2. Pembelian TBS berkurang sekitar 60-70% - harga TBS petani turun sekitar 50%
3. Pendapatan negara dari sawit turun sekitar 50-60%
4. harga CPO/turunan naik dan dinikmati negara lain.
(BACA JUGA:Jokowi: Pemerintah Melarang Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Bakunya, Agar Stok Melimpah dan Terjangkau )
"Kalau pemerintah tidak mau menurunkan harga minyak goreng dengan kebijakan subsidi maka demi keadilan, seharusnya menghentikan subsidi biosolar yang sudah habiskan uang rakyat sekitar Rp 120 triliun sejak 2016 karena subsidi ini hanya dinikmati oleh orang kaya dan perusahaan konglomerat," ujar Didu.
Didu lalu memberikan solusi sederhana. Yakni alihkan sebagian dana subsidi biosolar untuk subsidi minyak goreng.
Berikutnya, tugaskan BULOG dan BUMN Pangan untuk menyediakan minyak goreng bersubsidi dengan gunakan dana dari butir 1.
Baca Juga
"Saya yakin kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng tidak akan sulit dilaksanakan karena dampak negatifnya sangat banyak. Ini hanya program pencitraan," kata Said Didu.
Diberitakan sebelumnya, mulai tanggal 28 April 2022 mendatang, pemerintah resmi melarang ekspor minyak goreng (Migor) dan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Hal itu dikatakan Presiden Jokowi usai memimpin rapat kabinet tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.
"Dalam rapat tersebut telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng (CPO) dan minyak goreng," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti dikutip FIN melalui chanel Youtube Sekretariat Presiden, Jumat 22 April 2022.
Jokowi menegaskan akan kebijakan itu akan dimulai pada 28 April 2022 mendatang.
"Kebijakan ini mulai diberlakukan pada Kamis tanggal 28 April sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau," papar Jokowi.