“Atau diserahkan pada swasta, yang juga pada sekian tahun tidak berjalan dengan baik,” ujar Presiden Jokowi.
Hal tersebut pula yang menjadi alasan pemerintah membentuk sebuah lembaga pengelola dana abadi atau Sovereign Wealth Fund bernama Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
Presiden menyampaikan biaya untuk membangun jalan tol memang tinggi, sehingga memerlukan alternatif pembiayaan agar tidak bergantung pada APBN dan anggaran BUMN. Untuk mencari skema alternatif pembiayaan, pemerintah juga perlu memasang nilai keekonomian dengan Internal Rate of Return (IRR) yang mumpuni.
“Membayangkan jalan Tol Trans Sumatera dari Lampung sampai ke Aceh 2.900 km. Kalau hitung-hitung per km Rp90-110 miliar per km, kebutuhan anggarannya berapa? gede sekali,” ujar Presiden Jokowi.
