Nasional . 05/04/2022, 16:22 WIB

Buntut APDESI Dukung Jokowi 3 Periode, Kemendagri di Skak DPR, Apa Betul Sehari Sebelum Acara SKT Diterbitkan?

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang mendukung Jokowi tiga periode seharusnya ditegur oleh Kemendagri. 

Apalagi, kepala desa seharusnya dilarang terlibat politik praktis. 

(BACA JUGA:Pengamat Duga Peran Luhut Dukung Jokowi 3 Periode, Setelah Ketua Partai, Kini Muncul Kepala Desa)

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meminta Kemendagri menegur APDESI untuk taat pada aturan. 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah jelas mengatur bahwa kepala dan perangkat desa tidak boleh berpolitik praktis. 

"Saya tidak sampaikan terkait dukungan APDESI beberapa waktu lalu, namun mereka harus paham aturan," kata Junimart dalam Rapat Kerja Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 5 April 2022.

Dia menyebutkan UU tentang Organisasi Kemasyarakatan menegaskan ormas berada di bawah pengawasan dan pembinaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendgari). 

(BACA JUGA:Puasa Ternyata Bisa Menurunkan Asam Lambung Akut, Begini Penjelasan Dokter)

Namun, dia menilai, saat ini banyak ormas bertindak kebablasan dan tidak tunduk pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Padahal jadi kewajiban Kemendagri untuk membina dan mengawasi keberadaan ormas. Jadi, saran saya sebaiknya Kemendagri ambil sikap sebagai pembina dan pengawas seluruh ormas di Indonesia," tegasnya.

Dia menambahkan Kemendagri seharusnya langsung menetralkan situasi dengan menegur Apdesi, setelah organisasi berisikan pejabat pemerintah desa itu memberikan dukungan terkait penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga tiga periode.

Oleh karena itu, Junimart menilai seharusnya tidak perlu ada pernyataan dari kementerian yang menyampaikan bahwa ada kepengurusan Apdesi sah dan tidak sah.

(BACA JUGA:Menkes: Masyarakat Harus Bersiap Transisi dari Pandemi ke Endemi, Imunitas Masyarakat Indonesia Cukup Tinggi)

"Satu terdaftar di Kemenkumham dan satu terdaftar di Kemendagri. Kemendagri seharusnya menetralkan dan langsung menegur Apdesi agar tidak menjadi bola liar di masyarakat," katanya.

Imbauan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim, yang menegaskan bahwa kepala desa dan perangkat desa dilarang melakukan aktivitas politik praktis.

Luqman juga meminta Kemendagri menegakkan aturan, dengan memberikan sanksi bagi kepala desa dan perangkat desa yang memberikan dukungan penambahan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.

"Ini terkait fungsi pembinaan Kemendagri pada ormas dan pemerintah desa terkait Silatnas (Silaturahmi Nasional) Apdesi beberapa waktu lalu. Apa betul sehari sebelum acara itu, surat keterangan terdaftar (SKT) diterbitkan Kemendagri?" ujarnya.

(BACA JUGA:Ratusan Jasad Tergeletak di Bucha Dianggap Provokasi Kejahatan, Rusia dan Ukraina Saling Tuduh)

Didukungnya Joko Widodo untuk menjabat 3 periode sebagai presiden oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dikritik. 

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai, polisi perlu menyelidiki Ketua APDESI yang mendukung Jokowi 3 periode.

"Ternyata bukan dia yang asli dan sah kepemimpinan APDESI Arifin Abdil Majid bukan APDESI Pendukung Jokowi 3 Periode," kata Jerry, Kamis, 31 Maret 2022. 

Ia melanjutkan, dibawanya nama organisasi APDESI mendukung Jokowi 3 Periode dinilai berbahaya. 

(BACA JUGA:Aneh Tapi Nyata, di Bandung Minyak Goreng Curah Lebih Mahal, Daripada Minyak Goreng Kemasan)

"Pertanyaan saya apakah Jokowi mengetahui APDESI pimpinan Ketua Surta Wijaya  ini tidak sah?" tegasnya.

Diketahui, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berencana mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo 3 periode setelah Idul Fitri 2022 nanti. 

"Habis lebaran kami deklarasi. Teman-teman di bawah, kan ini bukan cerita, ini fakta," kata Ketua Umum Apdesi, Surtawijaya di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022 kemarin. 

Ribuan kepala desa pada Selasa kemarin berkumpul di Istora Senayan dalam rangka silaturahmi.

(BACA JUGA:Demi Minyak Goreng Curah, Para Pedagang Rela Menginap di Gudang Distributor) 

Acara tersebut turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan. 

"Disisi lain, saya semakin bingung ulah si Lord Luhut ini, setelah mengumpulkan ketua-ketua partai waktu lalu kini  kepala-kepala desa dikumpulkan dan saya duga dia salah satu otak juga," beber Jerry. 

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id