PSI Tolak Penundaan Pemilu, Tapi Setuju Jokowi 3 Periode

JAKARTA, FIN.CO.ID- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan tegas menolak perpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tapi PSI setuju jika Presiden Jokowi kembali maju untuk 3 periode di Pilpres 2024.

"PSI tidak bisa menerima usulan perpanjangan masa jabatan presiden,"ujar Sekjen PSI Dea Tunggaesti dalam keterangannya, dilansir Kamis 3 Maret 2022.

Idealnya lanjut Dea, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, (DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota) tetap terlaksana pada 14 Februari 2024.

(BACA JUGA:Meski Masih Pandemi Covid-19, Presiden Jokowi Minta Sektor Pariwisata Bisa Semakin Kreatif dan Inovatif)

Setelah pemilihan presiden, katanya, tentu saja diikuti pelaksanaan pilkada serentak pada bulan November 2024, sebagaimana kesepakatan antara DPR, Pemerintah, dan KPU.

Dea menilai, penundaan pemilu dengan alasan situasi pandemi dan pemulihan ekonomi adalah alasan dirasa tidak urgen.

"Faktanya pernah menyelenggarakan pilkada dengan damai dan sukses di tengah puncak pandemi di akhir tahun 2020," kata dia.

(BACA JUGA:Prabowo Subianto Akan Sampaikan Sikap Soal Penundaan Pemilu 2024, Apabila Sudah Sampai ke Proses...)

Dea mengutarakan bahwa pemilu sebagai perwujudan negara demokratis sehingga penundaan pemilu tanpa alasan yang benar-benar bersifat force majeur tentunya akan mencederai demokrasi Indonesia.

Dia mengatakan bahwa ada partai-partai di DPR melihat ada aspirasi kuat rakyat agar Presiden Jokowi untuk meneruskan kepemimpinannya menjadi periode ketiga.

(BACA JUGA:Alasan Konflik Rusia dan Ukrania, PAN Putuskan Pilpres 2024 Ditunda)

Menurut dia, jalan satu-satunya adalah melalui amendemen UUD NRI Tahun 1945 sehingga memungkinkan pembatasan jabatan presiden maksimal tiga periode.

"Ini adalah pilihan paling adil, dan nantinya tidak hanya Pak Jokowi, tetapi Pak SBY bisa ikut berlaga kembali. Begitu juga Pak JK bisa ikut berkompetisi sebagai kandidat calon wakil presiden melalui mekanisme pemilu yang jujur, adil, dan transparan pada tahun 2024," katanya.

Sebagai pencinta dan pengagum Jokowi, lanjut Dea, tentunya akan selalu dan tetap mendukung Jokowi memimpin kembali Indonesia.

"Namun, tentunya hal tersebut harus didasari oleh amendemen konstitusi yang memperbolehkan Pak Jokowi berlaga kembali pada Pemilu 2024," ujarnya.