LPDB-KUMKM Gandeng Kemenparekraf Perkuat Desa Wisata di Bali Dalam Wadah Koperasi

(BACA JUGA: LPDB-KUMKM Beri Kepastian Pasar Untuk Koperasi)

"Melalui diskusi ini, kita juga berharap dapat menggali potensi-potensi yang dapat dikembangkan dari aspek pengolahan persampahan, dalam rangka mendukung program pemerintah," kata Supomo.

Berdasarkan kajian Bappenas, nilai investasi dari industri daur ulang plastik di Indonesia mencapai Rp20 triliun, dengan perkiraan penyeraan tenaga kerja sebanyak 100 ribu orang. "Hal ini merupakan potensi yang dapat ditangkap, baik oleh koperasi maupun UKM yang bergerak di sektor persampahan," tegas Supomo.

Alternatif Pembiayaan

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Fajar Hutomo menegaskan bahwa pengembangan Desa Wisata di seluruh Indonesia merupakan program prioritas yang sudah dicanangkan Presiden Joko Widodo.

(BACA JUGA: Sinergi Dengan Komunitas Berbasis Syariah, LPDB-KUMKM Gandeng BMT)

Ada sekitar 244 Desa Wisata yang bakal dikembangkan dan diperkuat melalui aneka program lintas Kementerian/Lembaga. 

"Karena, potensi Desa Wisata itu sangat besar dan masih bisa untuk dikembangkan. Disana ada wisata alam, wisata budaya, hingga produk-produk unggulan khas daerah masing-masing," ungkap Fadjar.

Bagi Fadjar, perjanjian kerjasama dengan LPDB-KUMKM bisa menjadi alternatif pembiayaan bagi pelaku koperasi dan UMKM yang mengelola Desa Wisata.

(BACA JUGA: Tingkatkan Monitoring dan Evaluasi, LPDB-KUMKM Buka Kantor Satgas di Jawa Barat)

Saat ini, pemerintah pusat tengah menjalankan program fasilitasi akses pembiayaan. Terutama, bagi pelaku usaha pariwisata yang bergerak di masing-masing desa wisata tersebut. 

Dicontohkan seperti program pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan skema pinjaman tanpa jaminan mencapai Rp100 juta.

"Kemudian, kami juga membantu memperluas akses pembiayaan," imbuh Fadjar.

(BACA JUGA: Berkat Bantuan LPDB-KUMKM, KUD Pakis Alami Peningkatan)

Kemenparekraf, menurut Fadjar, akan menjamin akses pembiayaan dan penyiapan infrastruktur bagi 244 Desa Wisata di seluruh Indonesia. Untuk itu, daya saing desa wisata perlu ditingkatkan.