"Jadi nanti Pak Menkes akan mendistribusikan alat ukur untuk seluruh posyandu di Indonesia yang jumlahnya sekitar 240 ribu," terangnya.
Muhadjir menuturkan, pemerintah akan melakukan revitalisasi proses rujukan balita weight faltering dan stunting ke Puskesmas dari rumah sakit, penambahan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas untuk terapi gizi.
"Lalu, perubahan aturan BPJS mengenai stunting di RS agar bisa dilayani, serta peningkatan imunisasi dasar dari 12 menjadi 14 jenis imunisasi," jelasnya.
(BACA JUGA: Deteksi Stunting, Amati Berat Badan Anak)
Muhadjir menambahkan, perlu sinergi anggaran untuk penurunan stunting antar kementerian/lembaga, APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai indikator target yang telah ditetapkan dalam Perpres 72/2021.
Hal ini agar program-program tersebut dapat terlaksana dan mencapai target penurunan stunting 14 persen pada 2024.
"Presiden memberikan arahan agar anggaran penurunan stunting di kementerian/lembaga lain dapat ditangani secara baik," ujarnya.
"Salah satu caranya yaitu ada pembukaan dan penguncian anggaran sesuai maksud dari penanganan stunting ini sehingga bisa diketahui maksud dan tujuan penggunaannya," pungkasnya.
