Karantina di Hotel Dikeluhkan, DPR: Mahal Biaya Namun Minim Fasilitas

JAKARTA, fin.co.id - Penerapan karantina di hotel banyak dikeluhkan masyarakat, baik mahalnya biaya hingga burukya fasilitas. 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, keluhan masyarakat sudah cukup banyak, baik WNI maupun WNA. 

Menurutnya, pelaksanaan karantina di hotel untuk masyarakat yang baru kembali dari luar negeri harus diawasi pemerintah. 

(BACA JUGA: Video Jokowi Pidato Berbahasa Sunda Mendadak Viral, Arteria Dahlan 'Diserbu' Warganet: Sirik? Bilang Bos)

Satgas Covid-19, tidak boleh lepas tangan dan menutup mata atas keluhan masyarakat. 

"Jika tidak segera ditangani, hal ini tentunya akan mencoreng wajah negara di mata internasional,” kata Netty, dikutip Kamis, 20 Januari 2022. 

Fasilitas hotel untuk karantina 7-10 hari, seharusnya  lebih bagus dibandingkan hotel biasa di kelas yang sama, agar masyarakat merasa nyaman dan tidak stress.

(BACA JUGA: Epy Kusnandar Minta Guru SD-nya Ajari Arteria Dahlan Bahasa Sunda)

“Fasilitas dan pelayanan hotel harus layak dan memadai sebagai tempat tinggal sementara. Jangan sampai mahal biaya namun minim fasilitas," terangnya. 

Pemerintah, harus menentukan batasan biaya karantina berkoordinasi dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). 

"Karantina kan bukan rekreasi mencari kesenangan, tapi bentuk tanggungjawab warga negara untuk mencegah penyebaran pandemi," tegasnya. 

Jadi, pemerintah harus membantu dengan memberi kemudahan dan harga yang wajar. 

Netty juga meminta pemerintah agar memastikan protokol kesehatan karantina berjalan efektif guna mengendalikan transmisi  Covid-19, khususnya Omicron yang sedang melonjak di luar negeri. 

"Jangan ada lagi orang yang lolos atau keluar dari karantina padahal statusnya terinfeksi,” tegasnya.   

Terakhir, Netty meminta pemerintah menjelaskan kepada publik alasan di balik adanya karantina yang 5 dan 7, bahkan 10 hari.