Penambahan Modal Bank BTN Urgent Untuk Dukung Pemenuhan Rumah Rakyat

Potensi besar di industri properti pada 2022 dan tahun selanjutnya tetap membutuhkan dukungan oleh sektor perbankan.

Dasarnya, sebagian besar penjualan properti masih mengandalkan kredit, baik KPR maupun KPA.

Selain itu, perbankan juga mendukung sektor properti melalui kredit konstruksi dan modal kerja bagi para developer.

Atas dasar itu, Piter menilai penguatan permodalan terhadap Bank BTN sebagai pemain utama dalam kredit properti, khususnya di segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), harus dilakukan.

"BTN adalah ujung tombak pemerintah dalam program penyediaan rumah rakyat khususnya bagi kelompok masyarakat menengah bawah. BTN menjadi jangkar dalam melaksanakan program-program bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah. Untuk itu penguatan permodalan BTN memang dibutuhkan," papar Piter.

Hingga September 2021, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BTN tercatat 17,97%, dan mengalami tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

CAR BTN tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri bank yang berada pada level 25,24%.

Pada dasarnya, penambahan modal BTN melalui skema rights issue direncanakan digelar pada tahun ini.

Pemerintah pun akan ikut serta dalam rights issue ini melalui penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 2 triliun.

Melalui PMN tersebut, maka kepemilikan pemerintah di BTN akan terjaga di angka 60%.

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza meminta rights issue BTN segera dilaksanakan.

Hal ini untuk memberikan kejelasan bagi BTN dalam membuat perencanaan bisnisnya ke depan.

"Terkait dengan BNI dan BTN masih on schedule. Itu tidak ada masalah. Justru yang kita minta supaya terus dijalankan dengan agenda yang pasti dan time line yang jelas," ujarnya.

Selain itu, dukungan modal ini dibutuhkan dalam mendukung program satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

BTN pun telah merencanakan penyaluran KPR untuk lebih dari 1 juta rumah pada periode 2022 hingga 2025.