BACA JUGA:
KOMNAS Indonesia: Pemerintah Harus Jamin Kehalalan Vaksin
Pemuda Muhammadiyah: Tak Ada Lagi Alasan Pemerintah Tidak Prioritaskan Vaksin Halal
"Apabila pemerintah benar-benar mau mengoptimalkan penggunaan vaksin yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, maka cukup menggunakan dua merek tersebut," lanjut politisi Partai Golkar itu.
Melki mengatakan, prioritas vaksin halal ini dilakukan sesuai dengan kondisi dan keyakinan masyarakat, sehingga diharapkan tidak menimbulkan kecemasan baru dalam masyarakat.
"Vaksin impor yang kategori halal dan vaksin dalam negeri bisa dipakai semua kalangan dengan berbagai latar belakang. Sementara itu, vaksin yang tidak halal bisa digunakan dan diberikan kepada masyarakat non-muslim," pungkas Melki. (git/fin)
