JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin Al Rahab mengungkapkan lebih dari 50 persen aduan yang masuk ke Komnas HAM terkait dengan hak atas kesejahteraan.
“Tentu ini menunjukkan bahwa di masyarakat, atau di kalangan rakyat Indonesia, permasalahan kesejahteraan masih menjadi persoalan yang serius,” kata Amiruddin dalam webinar, Selasa (21/12).
Berdasarkan paparan Amiruddin, permasalahan mengenai kesejahteraan tidak hanya terbatas pada isu pengangguran, kesenjangan ekonomi, maupun kemiskinan.
Akan tetapi juga terkait dengan berbagai persoalan mengenai sengketa pertanahan yang telah menjadi salah satu isu krusial di Indonesia.
“Persoalan-persoalan sengketa pertanahan ini pada ujungnya juga berkaitan dengan hak-hak atas kesejahteraan,” ucap dia.
Padahal, kata dia, saat ini Indonesia sedang menggencarkan upaya untuk mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang kerap dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDG). Pencapaian seluruh tujuan tersebut dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.
Amiruddin menambahkan, selain aduan terkait hak atas kesejahteraan, aduan tertinggi kedua yang masuk ke Komnas HAM adalah aduan terkait dengan persoalan keadilan.
/p>
“Ini (persoalan keadilan) menjadi hal yang banyak disampaikan masyarakat kepada Komnas HAM,” ujar dia.
Oleh karena itu, guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan terbebas dari persoalan keadilan, Amiruddin memandang penting bagi Komnas HAM untuk terlibat secara maksimal dalam mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.
“Kolaborasi antara Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dengan Komnas HAM dalam upaya mencapai tujuan-tujuan dari TPB ini tentu menjadi sangat strategis untuk ke depannya,” kata Amiruddin. (riz/fin)
