"Sudah menjadi langkah strategis yang kami rumuskan pada saat RDP-RDP, demikian juga soal PMN pemanfaatannya sudah tidak bisa lagi main-main," katanya.
"Sebelumnya, BUMN yang tidak strategis juga bisa dapat PMN. Kami sudah bahas di Komisi 6 bersama Kementrian BUMN, hanya boleh untuk penugasan, aksi korporasi dan restrukturisasi. Di luar itu tidak boleh," tambahnya.
Ia meminta Erick Thohir untuk tidak ragu dalam mengambil langkah dalam pengelolaan BUMN.
"Jadi dukungan dari Jokowi untuk langkah-langkah Kementerian BUMN, benar-benar riil kami lihat dan sangat bagus supaya Menteri BUMN tidak ragu-ragu lagi karena sudah didukung Jokowi," pungkasnya. (dal/fin).
